MAKASSAR – Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kembali mengular di Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut paling terlihat pada pengisian BBM jenis solar dan dalam beberapa titik telah berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas.
Pantauan di sejumlah SPBU di Kota Makassar pada Senin (7/9/2026) menunjukkan kendaraan, terutama kendaraan besar, harus mengantre panjang untuk mendapatkan solar. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Meski antrean terjadi di sejumlah lokasi, pemerintah dan Pertamina belum menyatakan bahwa Sulsel mengalami kehabisan stok BBM.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sebelumnya menyampaikan bahwa stok dan distribusi BBM, termasuk Biosolar, masih tersedia. Pertamina menyebut salah satu faktor yang mendorong antrean adalah meningkatnya permintaan solar, khususnya dari kendaraan berukuran besar.
Polda Sulsel turun tangan
Persoalan antrean tersebut kini juga masuk dalam penyelidikan Polda Sulsel. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan Ditreskrimsus Polda Sulsel akan menelusuri penyebab sulitnya masyarakat mendapatkan BBM, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan dalam distribusi.
Secara substansi, Didik menegaskan bahwa kepolisian tidak akan membiarkan persoalan tersebut tanpa penyelidikan. Polisi akan memastikan terlebih dahulu apakah antrean dan sulitnya memperoleh solar berkaitan dengan praktik penyimpangan atau disebabkan faktor lain.
Polda Sulsel juga menegaskan bahwa apabila dalam penyelidikan ditemukan praktik penyalahgunaan atau mafia BBM dan unsur pidananya terpenuhi, proses hukum akan dilakukan.
Penyelidikan tersebut akan melibatkan koordinasi dengan Pertamina, pengelola SPBU serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan distribusi BBM.
Informasi mengenai dugaan adanya solar yang dibawa ke kawasan pertambangan di Morowali juga masih dalam tahap pendalaman dan belum dapat disimpulkan sebagai penyebab kelangkaan.
Pemprov Sulsel siapkan pengawasan
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menggelar rapat koordinasi pada 1 September 2026 bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Ditlantas Polda Sulsel, Ditreskrimsus Polda Sulsel, Hiswana Migas dan sejumlah OPD.
Rapat tersebut digelar untuk mencari penyebab antrean panjang sekaligus menyusun langkah penanganan.
Sekda Sulsel Jufri Rahman mengatakan antrean kendaraan berukuran besar di sejumlah SPBU bahkan telah mengganggu kelancaran lalu lintas, terutama di Kota Makassar.
Pemprov juga membahas penataan kendaraan agar mobil yang telah selesai mengisi BBM tidak kembali parkir di sekitar SPBU sehingga menambah panjang antrean.
Sementara itu, Pertamina melakukan evaluasi terhadap transaksi dan nomor polisi kendaraan yang dinilai melakukan pembelian BBM secara tidak wajar. Pengawasan diperketat terutama pada SPBU yang mengalami antrean panjang.
Gubernur: Penyalahgunaan subsidi harus diberantas
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya juga telah menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Dalam keterangannya saat menghadiri pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi pada Juni 2026, Andi Sudirman mengapresiasi langkah aparat TNI-Polri dalam membongkar praktik penyalahgunaan energi bersubsidi.
Ia menilai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan subsidi perlu terus diperkuat karena praktik tersebut dapat merugikan negara sekaligus masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
Sikap tersebut kembali relevan di tengah persoalan antrean BBM yang terjadi saat ini. Pemerintah bersama Pertamina dan aparat penegak hukum perlu memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat sesuai peruntukannya.
