PATI — Tekanan politik di Kabupaten Pati semakin memanas. Di tengah gelombang demonstrasi yang menuntut dirinya mundur, Bupati Pati Sudewo menyatakan akan tetap menjalankan tugas hingga akhir masa jabatan.
Dalam pernyataan resminya di Pendopo Kabupaten Pati, Sudewo menegaskan bahwa posisinya diperoleh melalui proses demokratis dan konstitusional, sehingga tidak bisa dicabut hanya karena desakan massa.
“Saya dipilih rakyat melalui mekanisme yang sah. Mundur itu ada aturannya, tidak bisa dilakukan begitu saja,” ujar Sudewo.
Meski menolak mengundurkan diri, Sudewo menegaskan menghormati langkah DPRD Pati yang membentuk Panitia Khusus untuk menggunakan hak angket. Menurutnya, proses tersebut adalah bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
“Itu hak DPRD yang dijamin undang-undang, dan saya siap menghormati prosesnya,” katanya.
Sudewo mengakui adanya kekurangan di awal masa kepemimpinannya. Ia menyebut protes warga menjadi masukan penting untuk memperbaiki kebijakan ke depan.
“Ini pembelajaran. Saya baru beberapa bulan menjabat, tentu ada hal-hal yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Aksi protes yang sempat memanas kini dilaporkan mulai kondusif. Insiden kecil seperti pelemparan botol di depan kantor bupati berhasil diredam oleh aparat keamanan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut angkat bicara, menegaskan bahwa pemberhentian kepala daerah hanya bisa dilakukan melalui mekanisme DPRD, bukan semata tekanan di jalanan.
“Hak menyampaikan pendapat dijamin, tapi keputusan mundur harus lewat prosedur resmi,” tegasnya.
Dengan sikap ini, tensi politik Pati diperkirakan akan tetap tinggi dalam beberapa pekan ke depan. Semua mata kini tertuju pada langkah DPRD dan respons masyarakat terhadap pernyataan bupati.
