JAKARTA – Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026 meninggalkan persoalan yang jauh lebih panjang dibanding guncangan yang terjadi dalam hitungan menit.
Lebih dari sebulan setelah gempa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 142 orang meninggal dunia. Yang menjadi perhatian, sebanyak 94 orang meninggal ketika berada di lokasi pengungsian, sementara 48 orang lainnya meninggal akibat dampak langsung gempa.
Data tersebut disampaikan Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers pada Selasa, 15 September 2026.
“Korban yang meninggal secara langsung akibat gempa bumi itu 48 orang, tetapi secara tidak langsung yang ada di pengungsian ada 94 orang,” kata Berton.
Angka 94 bukan berarti 94 orang tewas akibat tertimpa bangunan atau trauma fisik langsung karena gempa. BNPB kemudian memberikan penjelasan mengenai kondisi kesehatan para korban.
Mayoritas Korban di Pengungsian Kelompok Rentan
BNPB bersama Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kasus kematian tersebut.
Hasil yang disampaikan BNPB menunjukkan sebagian besar korban yang meninggal di pengungsian merupakan kelompok rentan, terutama lanjut usia, yang sebelumnya memiliki penyakit kronis.
Beberapa kondisi yang disebut antara lain komplikasi penyakit seperti stroke dan diabetes.
Berton menegaskan, 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik langsung maupun tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa.
“Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terpadu antara BNPB dengan Kementerian Kesehatan di tujuh kabupaten terdampak kami meluruskan bahwa 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik langsung atau reruntuhan bangunan akibat gempa bumi,” kata Berton.
Fakta ini penting karena angka 94 korban meninggal di pengungsian sebelumnya berpotensi menimbulkan kesimpulan bahwa kematian tersebut seluruhnya disebabkan buruknya kondisi tempat pengungsian.
Data BNPB tidak menyatakan demikian.
Namun, pada saat yang sama, keberadaan puluhan ribu warga dalam kondisi mengungsi tetap menghadirkan tantangan besar, terutama untuk memastikan kelompok rentan memperoleh layanan kesehatan secara berkelanjutan.
Saat Gempa Berhenti, Risiko Belum Berakhir
Bagi masyarakat yang kehilangan rumah atau belum berani kembali karena kondisi bangunan dan aktivitas gempa susulan, tenda pengungsian menjadi tempat bertahan hidup.
Di sanalah kebutuhan dasar harus dipenuhi: makanan, air bersih, sanitasi, tempat tidur, obat-obatan hingga layanan kesehatan.
Masalahnya, kebutuhan tersebut tidak berhenti setelah beberapa hari.
Semakin lama seseorang berada di pengungsian, semakin penting pula pemantauan kondisi kesehatan, terutama bagi lansia dan warga dengan penyakit bawaan.
Pemerintah Provinsi NTT sebelumnya juga telah menyoroti persoalan kesehatan pengungsi.
Dalam rapat evaluasi penanganan gempa Flores pada 31 Agustus 2026, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta penanganan persoalan kesehatan di lokasi pengungsian.
Artinya, persoalan kesehatan pengungsi memang menjadi bagian dari tantangan penanganan bencana, terlepas dari penyebab medis masing-masing kematian.
Puluhan Ribu Warga Masih Mengungsi
BNPB mencatat jumlah pengungsi telah turun signifikan.
Dari sebelumnya lebih dari 150 ribu jiwa, jumlah warga yang masih mengungsi per 15 September 2026 tercatat 46.461 jiwa.
“Saat ini pengungsi itu sudah jauh turun, yang kemarin-kemarin sampai 150 ribu lebih, sekarang hanya 46.461 jiwa,” ujar Berton.
Penurunan jumlah pengungsi menjadi perkembangan penting dalam proses penanganan pascabencana. Tetapi angka 46 ribu lebih tetap menunjukkan bahwa dampak gempa belum selesai.
Terlebih, BNPB mencatat 103.427 rumah mengalami kerusakan, dengan kategori rusak berat, sedang dan ringan. Selain itu, terdapat kerusakan pada fasilitas pendidikan, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, kantor, jalan dan infrastruktur lainnya.
Dengan kondisi tersebut, persoalan utama bukan hanya bagaimana memindahkan warga keluar dari tenda pengungsian, tetapi juga memastikan mereka memiliki tempat tinggal yang aman untuk kembali.
DPR Minta Kondisi Pengungsian Dievaluasi
Besarnya jumlah kematian yang terjadi ketika warga berada di pengungsian juga mendapat perhatian dari DPR.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah melakukan audit terhadap kondisi pengungsian untuk mengetahui persoalan yang terjadi, terutama dari sisi kesehatan dan pelayanan terhadap warga terdampak.
“Sehingga harus ada audit ya terkait dengan kondisi di tempat pengungsian itu sendiri,” kata Charles di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Charles juga meminta Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB dan pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan di lokasi pengungsian agar kasus kematian tidak terus bertambah.
Permintaan audit tersebut merupakan pandangan dan dorongan dari DPR. Sementara berdasarkan penjelasan BNPB dan hasil verifikasi bersama Kementerian Kesehatan, mayoritas korban meninggal di pengungsian merupakan kelompok rentan dengan penyakit kronis yang telah diderita sebelumnya.
Pelajaran dari 94 Kematian
Tragedi gempa Flores memperlihatkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti ketika guncangan utama berakhir.
Ada fase panjang setelahnya: menyelamatkan korban, merawat yang terluka, menyediakan makanan dan air, memastikan obat tersedia, melindungi lansia dan kelompok rentan, hingga memastikan warga dapat kembali ke rumah yang aman.
Kasus 94 warga yang meninggal saat berada di pengungsian juga menunjukkan pentingnya membedakan kematian akibat langsung bencana dengan kematian warga terdampak yang terjadi selama masa pengungsian.
Data tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa kematian terjadi karena buruknya pengungsian. Namun, tingginya jumlah warga yang meninggal selama masa pengungsian menjadi alasan penting untuk terus memastikan layanan kesehatan, pemantauan kelompok rentan dan kebutuhan dasar berjalan dengan baik.
Sebab bagi mereka yang masih tinggal di tenda, bencana belum benar-benar berakhir.
