MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengeluarkan peringatan keras kepada ratusan kepala sekolah SD dan SMP di kota ini agar tidak menjadikan sekolah sebagai ajang mencari keuntungan pribadi.
Pesan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Edukasi Anti-Korupsi di Aula BBPMP Sulsel, Selasa (12/8/2025), yang dihadiri 400 kepala sekolah. Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nauli Rahim Siregar, sebagai narasumber pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan.
Munafri yang akrab disapa Appi secara tegas menolak segala praktik yang menjadikan pendidikan sebagai “lahan bisnis”, mulai dari pengadaan buku, pembelian seragam, hingga penerimaan siswa baru yang tidak sesuai prosedur.
“Jangan main-main di wilayah pendidikan. Sekolah, apalagi SD dan SMP, bukan tempat bisnis,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah adalah amanah mulia yang harus dijaga dengan integritas. “Jangan jadikan jabatan hina hanya karena sejuta atau dua juta,” tambahnya.
Munafri juga menyoroti maraknya laporan ke Dinas Pendidikan terkait pungutan liar hingga pengadaan yang sarat kepentingan. Menurutnya, jika pengangkatan kepala sekolah dilakukan karena “titipan”, maka gaya kepemimpinan pasti terpengaruh dan integritas terancam.
Selain regulasi, Munafri menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai budaya Siri’ — harga diri masyarakat Bugis-Makassar — sebagai tameng moral untuk menolak godaan korupsi.
“Kalau kita bicara esensi Siri’, tidak akan ada yang mengambil hak orang lain atau menempatkan diri di posisi abu-abu,” ujarnya.
Data Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 KPK mengungkap, 12% sekolah masih menyalahgunakan dana BOS dan 33% sekolah berpotensi melakukan korupsi, termasuk pungli (8,74%) dan nepotisme (20,52%).
Munafri mengingatkan, Dana BOS adalah uang negara untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan dana pribadi yang bebas digunakan. Ia mendorong pemanfaatan Cash Management System (CMS) untuk mencatat seluruh transaksi agar transparan dan bebas manipulasi.
“Bayangkan, menjelang pensiun malah berurusan dengan hukum karena menyalahgunakan dana BOS. Nikmati hasil kerja keras, bukan menghadapi sidang,” pesannya.
Kepala Kejari Makassar, Nauli Rahim Siregar, memperkuat pesan tersebut dengan mengingatkan konsekuensi hukum bagi siapa pun yang melanggar, tanpa pandang jabatan maupun usia.
Munafri menutup dengan ajakan agar kepala sekolah menjadi pionir pendidikan bersih dan berkualitas. “Tunjukkan bahwa Makassar bisa berbeda. Integritas adalah fondasi kepemimpinan,” tandasnya.
