JAKARTA – Polemik mengenai perubahan peringkat desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi di lapangan dengan status desil yang muncul dalam sistem Kementerian Sosial.
Desil merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga dari 1 hingga 10. Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Data ini menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial.
Namun, dalam beberapa waktu terakhir muncul keluhan dari masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak tercermin dalam peringkat desil yang tercatat.
Polemik bahkan mencuat setelah seorang anggota DPR RI sempat tercatat berada dalam desil 4, meski tidak pernah menerima bantuan sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada Selasa (8/9/2026) menjelaskan bahwa pencatatan tersebut merupakan bagian dari data historis sebelum dilakukan pemutakhiran. Setelah informasi tersebut ditelusuri, status anggota DPR tersebut kemudian diperbarui dan tidak lagi berada di desil 4.
Kemensos menegaskan, tercatat dalam suatu desil tidak otomatis berarti seseorang telah menerima bansos.
“Anggota DPR di desil 4 itu benar memang dia tercantum ada di pemeringkatan desil 4, tetapi dia belum pernah menerima bansos sama sekali,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers bersama BPS.
Desil Bukan Sekadar Angka Penghasilan
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial mengenai tabel desil yang mencantumkan batas penghasilan tertentu.
BPS dan Kemensos telah menegaskan bahwa DTSEN tidak digunakan untuk menetapkan kelompok masyarakat berdasarkan nominal pengeluaran per kapita tertentu. Desil merupakan pemeringkatan kesejahteraan yang dibentuk berdasarkan berbagai indikator sosial dan ekonomi.
Karena itu, angka desil yang muncul dalam sistem tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai ukuran tunggal pendapatan seseorang.
Warga yang Merasa Tidak Sesuai Bisa Mengajukan Sanggahan
Di tengah polemik tersebut, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi faktual.
Gus Ipul menyebut masyarakat dapat menggunakan mekanisme usul sanggah. Data yang masuk selanjutnya dapat diverifikasi dan diperbarui melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah daerah dan BPS.
“Ada namanya usul sanggah. Nah silakan disanggah,” ujar Gus Ipul.
BPS juga menyatakan pemutakhiran data dilakukan secara berkala. Warga yang merasa masuk dalam desil yang tidak sesuai dapat mengajukan verifikasi melalui kanal yang disediakan Kemensos.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap data DTSEN semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebenarnya.
Desil Tinggi Tidak Selalu Berarti Otomatis Kehilangan Hak
Kemensos juga memberikan penjelasan penting bagi masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan tetapi kini mengalami perubahan peringkat desil.
Warga yang secara faktual masih berada dalam kondisi miskin atau rentan miskin dan merasa status desilnya tidak sesuai tidak diminta untuk pasrah terhadap perubahan data. Mereka dapat mengajukan keberatan agar kondisi sebenarnya diverifikasi.
Untuk program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, Kemensos saat ini menggunakan kelompok desil terbawah sebagai sasaran utama sesuai ketentuan program.
Pemerintah menegaskan bahwa pembaruan data dilakukan untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran sekaligus mencegah kelompok yang sebenarnya mampu masuk sebagai penerima bantuan.
Tantangan Pemerintah: Data Harus Akurat, Bantuan Harus Tepat Sasaran
Polemik desil pada akhirnya tidak hanya menyangkut persoalan angka pada laman Cek Bansos. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan data pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
Data yang terlalu rendah dapat menyebabkan masyarakat yang sebenarnya mampu masuk dalam daftar penerima. Sebaliknya, data yang terlalu tinggi berpotensi membuat keluarga miskin justru kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial.
Karena itu, pemutakhiran DTSEN dan mekanisme usul sanggah menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pendataan, tetapi juga memiliki ruang untuk memperbaiki data ketika terdapat kesalahan.
Kemensos sendiri memastikan setiap laporan mengenai ketidaksesuaian data akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi bersama BPS dan pemerintah daerah.
