DEPOK_Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan strategi komprehensif Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi persoalan persampahan saat menjadi pembicara pada forum City-to-City Learning and Innovation Lab: Waste Management Practices yang diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) di The Margo Hotel, Kota Depok, Selasa (28/7/2026).
Forum yang mempertemukan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut menjadi ajang berbagi praktik baik dan inovasi pengelolaan sampah perkotaan. Dalam kesempatan itu, Munafri menjelaskan langkah-langkah yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Makassar untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Munafri mengawali pemaparannya dengan menjelaskan kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa yang selama bertahun-tahun masih menggunakan sistem open dumping hingga berujung pada sanksi administrasi dari pemerintah pusat.
“Hari ini kami dalam posisi disuspend atau memiliki sanksi administrasi di TPA. Karena TPA kami seluas 21 hektare dengan timbunan sampah mencapai enam hingga tujuh meter dan masih menggunakan sistem open dumping,” ujarnya.
Menurut Munafri, kondisi tersebut menjadi titik awal bagi Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mempercepat transformasi TPA menuju sistem sanitary landfill.
Ia mengungkapkan, progres pembenahan TPA saat ini telah mencapai lebih dari 85 persen. Seluruh timbunan sampah telah ditutup menggunakan cover soil, disertai pembangunan sistem pengelolaan gas metana dan pengolahan air lindi.
“Gas metana yang dihasilkan kini dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan TPA, sementara air lindi diolah menjadi air baku yang dapat digunakan warga,” jelasnya.
Namun demikian, Munafri menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya dilakukan di kawasan TPA. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar juga fokus membangun kesadaran masyarakat melalui gerakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
Menurutnya, mulai 1 Agustus 2026 Kota Makassar akan menerapkan sistem controlled landfill sebagai bagian dari penghentian bertahap praktik open dumping. Kebijakan tersebut dibarengi dengan penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui pemilahan sampah organik dan non-organik di tingkat rumah tangga.
“Kampanye kami sederhana, cukup dua ember di setiap rumah. Satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk sampah non-organik. Seluruh rumah tangga wajib memilikinya,” kata Munafri.
Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Makassar menghadirkan program Teba Modern sebagai sarana pengolahan sampah organik berbasis komunitas serta mendorong pembuatan biopori di lingkungan permukiman. Program ini diperkuat dengan keterlibatan sekitar 6.000 ketua RT yang bertugas mengawal implementasi pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.
Selain itu, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) terus diperluas di seluruh kecamatan. Pemerintah juga mendorong penerapan budaya pemilahan sampah di lingkungan pendidikan mulai dari PAUD, SD hingga SMP sebagai upaya membangun kesadaran lingkungan sejak usia dini.
Dalam paparannya, Munafri juga menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak dalam menyelesaikan persoalan sampah. Untuk itu, Pemerintah Kota Makassar membentuk Dewan Lingkungan yang melibatkan unsur akademisi, komunitas, aktivis lingkungan, hingga pelaku ekonomi kreatif guna memperkuat edukasi dan inovasi pengelolaan sampah.
Di sisi lain, penguatan ekonomi sirkular dilakukan melalui optimalisasi Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk. Pemerintah memberikan dukungan pendanaan agar transaksi pembelian sampah dari masyarakat berjalan lancar dan mampu meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah.
Munafri optimistis berbagai langkah yang tengah dijalankan akan membawa Makassar keluar dari persoalan persampahan sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Kami meyakini, insyaallah dengan proses yang kami lakukan, Kota Makassar akan menjadi kota yang paling pertama yang berhasil keluar dari persoalan persampahan di Indonesia,” tutupnya.
