MAKASSAR – Program Land4Lives resmi memasuki tahap akhir pendampingan di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, berakhirnya proyek ini tidak berarti berakhirnya upaya membangun ketahanan iklim, pangan, dan ekonomi berkelanjutan di daerah.
Sejumlah capaian Land4Lives kini telah masuk ke dalam kebijakan dan sistem pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan pembangunan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengelolaan hutan dan perhutanan sosial.
Di Kabupaten Bone, misalnya, kurikulum muatan lokal “Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim” telah disahkan melalui Peraturan Bupati. Kurikulum tersebut mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027 di seluruh jenjang SD dan SMP.
Pendekatan pangan lokal juga diperkuat melalui Pedoman Isi Piringku Lokal yang telah masuk ke layanan 38 puskesmas. Sementara itu, strategi pengelolaan bentang lahan telah diintegrasikan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bone.
Pada sektor kehutanan, Land4Lives turut mendorong penguatan tata kelola melalui rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH Cenrana dan KPH Ulubila yang telah disahkan.
Masuk dalam Kebijakan Pembangunan Sulsel
Di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, prinsip ketahanan iklim, ekonomi hijau-biru, serta indikator pembangunan yang sensitif gender telah masuk dalam RPJPD Sulawesi Selatan 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029.
Land4Lives juga mendampingi penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Selain kebijakan, proyek ini turut melahirkan sistem digital SiAlam untuk mendukung akses terhadap perhutanan sosial. Sistem tersebut kini telah berjalan di server Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Land4Lives juga mendampingi usulan pembayaran berbasis hasil REDD+ senilai USD 945.884 yang ditujukan bagi 20 komunitas lokal.
Bukan Akhir, tetapi Penyerahan Estafet
Dalam acara penutupan, ICRAF menyerahkan laporan capaian Land4Lives di Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan, Kasman.
Laporan itu memuat berbagai hasil pelaksanaan program sekaligus rekomendasi tindak lanjut agar capaian yang telah dibangun dapat terus dikembangkan setelah pendampingan proyek berakhir.
Direktur ICRAF Indonesia sekaligus Koordinator Proyek Land4Lives, Andree Ekadinata, menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut bukan lagi sekadar hasil proyek, melainkan telah menjadi bagian dari modal pembangunan yang dapat dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat.
«“Bagi kami, berakhirnya pendampingan Land4Lives di tahun 2026 ini bukanlah sebuah garis akhir. Ini adalah penyerahan tongkat estafet. Seluruh instrumen perencanaan, sistem pengetahuan, dan jejaring kelembagaan yang telah kita bangun bersama kini menjadi modal berharga milik segenap masyarakat Sulawesi Selatan,” ujar Andree.»
Menurutnya, keberlanjutan program akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan untuk melanjutkan dan mengembangkan berbagai instrumen yang telah dibangun selama program berlangsung.
Rangkaian penutupan Land4Lives selanjutnya akan berlanjut di Sumatera Selatan sebelum akhirnya ditutup pada tingkat nasional.
Dengan masuknya sejumlah capaian ke dalam dokumen perencanaan dan sistem pemerintahan, Land4Lives meninggalkan fondasi yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan iklim sekaligus membuka peluang pembangunan ekonomi yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
