JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus Nota Keuangan RUU APBN 2026 di Gedung DPR/MPR, Jumat (15/8/2025). Namun, sorotan publik tertuju pada satu hal yang tak terdengar: rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alih-alih membicarakan kenaikan gaji ASN, Prabowo justru menegaskan komitmen besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan APBN 2026 lebih fokus kepada pendidikan. Anggaran jumbo dialokasikan untuk kesejahteraan guru dan dosen. Namun, di tengah riuh tepuk tangan, PNS nonpendidikan malah tidak mendengar kabar kenaikan gaji.
Dalam penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, Prabowo mengumumkan Rp178,7 triliun untuk gaji guru dan dosen, termasuk tunjangan profesi bagi guru non-PNS dan ASN daerah. Langkah ini, menurutnya, adalah investasi untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia.
“Guru adalah ujung tombak masa depan bangsa. Kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas,” ujar Prabowo.
Namun, absennya pembahasan kenaikan gaji PNS secara umum menjadi sinyal jelas bahwa ASN di luar sektor pendidikan tidak akan mendapat penyesuaian gaji pada 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, jika tidak disampaikan dalam pidato, berarti memang tidak ada kenaikan.
Kenaikan gaji PNS terakhir terjadi pada 2024 sebesar 8%, setelah empat tahun stagnan karena fokus anggaran pemerintah tertuju pada penanganan pandemi COVID-19. Bagi sebagian PNS, stagnasi gaji di tengah kenaikan biaya hidup membuat beban ekonomi makin terasa.
Sejumlah analis menilai kebijakan ini strategis secara politik, karena sektor pendidikan memiliki citra positif dan dukungan publik luas. Namun, ada risiko munculnya rasa ketidakpuasan dari jutaan ASN non-pendidikan yang merasa kontribusinya juga vital bagi negara.
Ekonom publik menilai keputusan ini juga mencerminkan sikap hati-hati pemerintah dalam menjaga defisit anggaran di tengah ketidakpastian ekonomi global.
