Refleksi Sistem Pendidikan Usai Tragedi Siswa NTT
Oleh: Yahya Ado
Praktisi dan Konsultan Pendidikan, Direktur Yayasan RSBI NTT
Tragedi kematian YBR (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mengguncang nurani publik dan menghadirkan duka kolektif bangsa. Namun peristiwa ini tidak boleh berhenti pada simpati dan belasungkawa. Ia harus menjadi momentum refleksi mendasar: sudahkah sistem pendidikan kita sungguh menjaga kesejahteraan mental dan psikologis anak? Ataukah tanpa sadar justru mereproduksi tekanan batin yang mereka tanggung dalam diam?
Sekolah adalah institusi publik yang paling lama dan paling intens berinteraksi dengan anak. Di sana, anak tidak hanya belajar membaca, berhitung, dan memahami ilmu pengetahuan. Mereka juga belajar mengelola emosi, membangun harga diri, memaknai kegagalan, serta menentukan apakah hidupnya layak diperjuangkan.
Ketika seorang anak merasa putus asa hingga memilih mengakhiri hidupnya, maka yang perlu ditinjau bukan hanya peristiwa, tetapi arah pendidikan yang kita bangun bersama.
Prof. Martin Seligman dari Universitas Pennsylvania melalui pendekatan Positive Education menegaskan bahwa kebahagiaan anak bukanlah efek samping dari pendidikan yang baik, melainkan tujuan utama pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak cukup menghasilkan anak yang cerdas secara akademik, tetapi harus memastikan mereka bertumbuh secara emosional, sosial, dan moral dalam kesejahteraan yang utuh (flourishing).
Melalui kerangka PERMA, Seligman menjelaskan lima elemen pembentuk kesejahteraan: Positive Emotion (emosi positif), Engagement (keterlibatan), Relationships (relasi), Meaning (makna), dan Accomplishment (pencapaian).
Jika kelima elemen ini tidak hadir dalam pengalaman belajar, sekolah berisiko menjadi ruang yang kering secara psikologis, bahkan menekan, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan secara sosial dan ekonomi.
Kasus di NTT memperlihatkan bagaimana pencapaian yang dimaknai secara sempit, misalnya kepemilikan buku, alat tulis, atau kemampuan membayar iuran—tanpa dukungan emosi positif, relasi yang aman, dan makna, dapat berubah menjadi sumber rasa malu dan keputusasaan.
Prof. Lea Waters, penerima Order of Australia, menekankan bahwa pendidikan positif hanya efektif jika diterapkan melalui pendekatan menyeluruh (whole-school approach). Artinya, seluruh ekosistem sekolah, kebijakan, kepemimpinan, budaya, relasi, keluarga, hingga praktik pembelajaran, harus bergerak dalam visi yang sama.
Lebih jauh Waters mengungkapkan, bagaimana budaya sekolah yang dapat menumbuhkan emosi positif. Sekolah bukan sekadar tempat belajar. Ia adalah ruang transformasi kehidupan.
Pertama, sekolah perlu membangun iklim yang aman secara psikologis. Anak tidak boleh dipermalukan karena keterbatasan ekonomi, tidak dilabeli secara negatif, dan tidak menjadi korban perundungan (bullying). Disiplin tetap penting, tetapi harus berakar pada keadilan dan empati.
Kedua, relasi adalah inti pembelajaran. Anak belajar dengan baik ketika mereka merasa terhubung. Relasi guru dan murid yang hangat terbukti menjadi faktor protektif utama bagi kesehatan mental. Guru bukan sekadar pengajar materi, melainkan significant adult, figur teladan yang menghadirkan rasa aman dan harapan.
Sekolah yang berorientasi pada kesejahteraan memastikan setiap anak memiliki setidaknya satu orang dewasa yang benar-benar peduli padanya. Suara anak didengar, dan masalahnya ditangani sebelum berkembang menjadi krisis.
Ketiga, pencapaian harus dimaknai secara humanis. Prestasi akademik penting, tetapi tidak boleh dilepaskan dari konteks kehidupan anak. Pencapaian sejati adalah ketika anak merasa dirinya bernilai, mampu bertumbuh, dan memiliki masa depan.
Keterbatasan ekonomi bukanlah kegagalan diri. Itu adalah pesan sederhana yang seharusnya tertanam kuat di sanubari setiap anak.
Baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka sejatinya telah membuka ruang bagi pendekatan pendidikan yang lebih humanis—melalui penguatan karakter, pembelajaran mendalam (deep learning), dan perhatian pada kebahagiaan peserta didik. Namun ruang itu hanya bermakna jika disertai perubahan paradigma implementasi, bukan sekadar konsep yang indah di atas kertas.
Beberapa langkah kebijakan mendesak untuk dipertimbangkan. Pertama, menjadikan kesejahteraan psikologis dan iklim sekolah sebagai indikator utama penjaminan mutu pendidikan. Kedua, memperkuat literasi kesehatan mental dasar bagi guru dan kepala sekolah agar mereka mampu mengenali tanda-tanda kerentanan psikologis pada anak. Ketiga, memastikan kebijakan sekolah tidak secara tidak sadar menciptakan tekanan berbasis ekonomi. Keempat, mengintegrasikan evaluasi kesejahteraan anak dalam sistem supervisi dan akreditasi sekolah.
Pepatah lama mengatakan, jika guru tidak diberi makan yang cukup, ia akan “memakan” siswanya. Karena itu, guru, kepala sekolah, dan orang tua perlu dikapasitasi agar mampu melindungi dan menghargai tumbuh kembang anak secara utuh.
Tragedi di NTT adalah pengingat pahit bahwa pendidikan yang kehilangan dimensi kesejahteraan lahir dan batin dapat melukai, bahkan mematikan impian. Pendidikan positif menawarkan arah baru: mengembalikan sekolah sebagai ruang yang menumbuhkan kehidupan, bukan sekadar mengejar capaian akademik atau memungut iuran.
Jika sekolah mampu menghadirkan emosi positif, relasi yang aman, makna, dan pencapaian yang manusiawi, maka ia akan menjadi benteng terkuat kesehatan mental anak.
Sebagaimana filosofi Ki Hadjar Dewantara, Asih, Asah, Asuh pendidikan sejatinya memanusiakan manusia. Di sanalah sekolah menemukan kembali martabat dan tujuan mulianya.
Sebab pada akhirnya, sekolah bukan sekadar tempat belajar tetapi sekolah adalah kehidupan itu sendiri.
