timurindonesia.com—Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Firman Pagarra memaparkan hasil review kinerja aksi konvergensi percepatan dan penanganan stunting di Kota Makassar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Swissbel in Panakkuakang, Jumat (31/5/2024).
Dalam paparannya, Firman menguraikan berbagai data penting, termasuk tren keluarga berisiko stunting, prevalensi stunting di Kota Makassar berdasarkan SKI dan E-PPGBM, serta permasalahan dan tindak lanjut yang telah dilakukan.
Firman menekankan bahwa percepatan penurunan stunting di Kota Makassar ditangani dengan sangat serius, didukung oleh Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Makassar, Syahruddin, juga hadir di acara tersebut. Kegiatan dengan tema “Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024”.
Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, H. Abdul Malik Faisal, menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 masih cukup tinggi, yaitu 27,4%, naik dari 27,2% pada tahun sebelumnya.
Abdul Malik menegaskan perlunya upaya komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk menurunkan angka stunting di provinsi Sulawesi Selatan.
Penilaian kinerja ini merupakan komitmen bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting dan sebagai tindak lanjut amanat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.(*)
