MAKASSAR, timurindonesia.com–Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Makassar, Syarifuddin menjelaskan program percepatan penurunan stunting merupakan masalah multisektoral.Dimana harus dikerjakan secara bersama-sama dari berbagai dinas terkait.
Sehingga harus dilaksanakan secara koordinatif, terstruktural, terencana dan logis. Kita semua tentu berharap agar kecamatan dan kelurahan dapat bersinergi sehingga kita bisa menurunkan prevalensi stunting.
“Melalui koordinasi TPPS ini kita harapkan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan khususnya di kota Makassar untuk percepatan penurunan stunting yang sesuai tujuan Rencana Aksi Nasional (RAN-Pasti).,” katanya saat membuka kegiatan monitoring dan evaluasi TPPS, yang diadakan Selasa (12/11/2023).
Pilar pertama dari startegi percepatan penurunan stunting adalah peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah daerah yang dimana didalamnya melibatkan penuh peran kecamatan dan kelurahan yang dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.
Sehingga secara bersama wajib memperkuat legal aspek pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan menyesuaikan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan Prov. Sulsel 2024 dan Kota Makassar Khususnya, maka ditetapkan kembali kebijakan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk tahun 2024. (*)
