JAKARTA — Publik dihebohkan dengan isu gaji anggota DPR RI yang disebut-sebut mencapai Rp100 juta per bulan atau setara Rp3 juta per hari. Isu ini memicu pro dan kontra di masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara untuk meluruskan kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok anggota DPR. Menurutnya, jumlah yang beredar di publik hanyalah akumulasi dari berbagai tunjangan ditambah kompensasi baru sebagai pengganti fasilitas rumah dinas.
“Tidak benar ada kenaikan gaji. Yang terjadi hanya pemberian kompensasi uang rumah karena fasilitas rumah jabatan dihapus,” jelas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (18/8/2025).
Berdasarkan regulasi yang berlaku, gaji pokok anggota DPR RI masih mengacu pada PP No. 75 Tahun 2000 dan PP No. 58 Tahun 2008:
-
Ketua DPR: Rp5.040.000 per bulan
-
Wakil Ketua DPR: Rp4.620.000 per bulan
-
Anggota DPR: Rp4.200.000 per bulan
Namun, angka ini meningkat signifikan setelah ditambah tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan, uang sidang, hingga tunjangan listrik dan telepon. Ditambah lagi dengan kompensasi uang rumah yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah per bulan.
Kombinasi itulah yang membuat total pendapatan anggota DPR bisa menyentuh Rp90 juta hingga Rp100 juta per bulan.
Isu ini menuai reaksi keras dari sejumlah pihak. Lembaga pemantau parlemen, Formappi, menilai jumlah tersebut terkesan tidak wajar dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah dan pimpinan DPR menegaskan bahwa kompensasi tersebut adalah pengganti fasilitas, bukan kenaikan gaji.
“Kalau dihitung, memang bisa mendekati Rp100 juta per bulan. Tapi sekali lagi, itu bukan gaji pokok. Publik perlu tahu detailnya agar tidak salah paham,” tegas Puan.
Meski klarifikasi sudah disampaikan, isu gaji fantastis DPR RI tetap menjadi perbincangan panas di ruang publik. Transparansi soal anggaran wakil rakyat dinilai penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap parlemen.
