MAKASSAR, timurindonesia.com – Stunting menjadi salah satu issue nasional yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat hingga daerah. Berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), Kota Makassar menempati posisi kedua terendah berdasarkan angka prevelensi stunting di Sulawesi Selatan.
“Makassar menempati posisi terendah kedua setelah kabupaten Barru. Dimana angka prevelensi stunting di Kabupaten Barru mencapai 14,1 persen. Sementara kita di Makassar berada di posisi terendah kedua dengan angka prevelensi 18,4 persen,” kata Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar.
Meski demikian, Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto berharap agar tahun 2024 akan datang, Kota Makassar bisa merealisasikan Makassar zero stunting. Hal ini tentu menjadi tantangan khususnya bagi DPPKB Makassar dan seluruh SKPD agar melakukan perencanaan dan upaya strategis untuk percepatan penurunan stunting.
Sejak tahun 2023 ini, DPKKB beserta seluruh SKPD dan sejumlah pihak sudah gencar melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung target Makassar zero stunting ini. Salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait percepatan penurunan stunting. “Bagaimana meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendetekasi lingkungannya atas masyarakat yang terdampak stunting,” katanya.
Selain itu, sejumlah program pun sudah mulai digalakan dari tingkat kecamatan hingga tingkat kelurahan. Salah satunya adalah program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), dimana seluruh Kepala SKPD, Camat, Lurah, Kepala Sekolah dan sejumlah mitra ikut berpartisipasi dalam mengawal program ini.
Upaya percepatan stunting merupakan amanat UU melalui peraturan presiden No.72 tahun 2021 tertang percepatan penurunan stunting. Adapun target nasional tahun 2024, angka prevelensi stunting di Indonesia bisa turun ke 14 persen.
