PATI — Kabupaten Pati tengah menjadi sorotan nasional. Sejak awal tahun, serangkaian kebijakan dan pernyataan kontroversial Bupati Sudewo memicu gelombang kekecewaan warga, berujung pada aksi demonstrasi besar-besaran hari ini (13/08), pembentukan panitia khusus pemakzulan di DPRD, hingga rencana pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Polemik bermula dari kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Langkah ini menuai protes keras, terutama dari warga menengah ke bawah yang merasa terbebani. Meskipun kemudian dibatalkan dan selisih pembayaran dijanjikan untuk dikembalikan, kemarahan publik telanjur meluas.
Kekecewaan masyarakat tak hanya berhenti pada isu pajak. Kebijakan lima hari sekolah, rencana pembongkaran total Masjid Alun-Alun Pati, renovasi alun-alun miliaran rupiah, serta proyek videotron turut memicu reaksi negatif.
Pada Rabu (13/8/2025), ribuan warga dari berbagai penjuru Pati memadati alun-alun dan pendopo kabupaten. Spanduk besar, poster bernada protes, hingga keranda mayat simbolis diarak sebagai bentuk ketidakpercayaan pada kepemimpinan Bupati.
DPRD Kabupaten Pati merespons cepat. Dalam rapat paripurna darurat, seluruh fraksi sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) melalui hak angket untuk memproses pemakzulan Bupati. Pansus ini akan menelusuri berbagai kebijakan yang dianggap bermasalah serta memeriksa dugaan pelanggaran tata kelola pemerintahan.
Situasi semakin pelik setelah KPK mengumumkan rencana memanggil Bupati Sudewo terkait dugaan penerimaan commitment fee proyek jalur kereta api ketika ia masih menjabat sebagai anggota DPR. Meski belum ada status hukum yang jelas, kabar ini menambah tekanan politik dan citra negatif terhadapnya.
Di tengah gelombang protes, Bupati Sudewo membatalkan sejumlah kebijakan kontroversial dan menyampaikan permintaan maaf kepada warga. Ia menegaskan akan tetap berada di Pati dan menjalankan tugas, sembari membantah isu akan bepergian ke luar negeri.
Namun, bagi banyak warga, langkah tersebut dianggap terlambat. Aliansi massa menyatakan akan terus menggelar aksi hingga tuntutan pengunduran diri dipenuhi.
Kondisi politik Pati kini berada di persimpangan. Tekanan masyarakat, proses politik di DPRD, serta potensi pemeriksaan KPK membuat masa depan kepemimpinan daerah ini penuh tanda tanya. Apakah Bupati akan bertahan, mundur secara sukarela, atau dilengserkan melalui mekanisme hukum dan politik, masih menjadi babak yang dinantikan publik.
