MAKASSAR \u2013 Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menegaskan pentingnya kegiatan bedah buku sebagai upaya menjaga ruang intelektual tetap hidup di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompleks.<\/p>\n
Pernyataan tersebut disampaikan Tamsil saat menghadiri bedah buku \u201cDramaturgi dan Oligarki Politik: Perspektif Budaya Politik Indonesia\u201d karya Dr. Fajar, S.Sos., M.Si yang berlangsung di Kantor DPD RI Sulawesi Selatan, Sabtu (30\/5\/2026).<\/p>\n
Menurut Tamsil, buku yang ditulis oleh dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar tersebut menghadirkan perspektif kritis mengenai relasi kekuasaan, elite politik, dan demokrasi yang relevan dengan kondisi politik Indonesia saat ini.<\/p>\n
\u201cBedah buku seperti ini penting untuk menjaga ruang intelektual tetap hidup di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompleks. Buku Dramaturgi dan Oligarki Politik karya Dr. Fajar menghadirkan perspektif kritis tentang relasi kekuasaan, elite politik, dan demokrasi yang relevan dengan kondisi hari ini,\u201d ujar Tamsil.<\/p>\n
Ia menambahkan, pelaksanaan forum akademik di lingkungan Kantor DPD RI Sulsel menunjukkan bahwa ruang diskusi dan pertukaran gagasan harus terus dirawat sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat.<\/p>\n
\u201cKehadiran forum akademik di Kantor DPD RI Sulsel menunjukkan bahwa diskusi gagasan harus terus dirawat sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Kegiatan bedah buku tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan pemerhati politik. Ketua Program Studi S3 Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hj. Gustiana Kambo, M.Si, bertindak sebagai pembedah pertama. Sementara pembedah kedua adalah Dr. Awal Muqhsith, Lc., MA, dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar.<\/p>\n
Dalam ulasannya, Prof. Gustiana Kambo mengapresiasi karya Dr. Fajar yang dinilai berhasil menggabungkan konsep dramaturgi dan oligarki dalam membaca realitas politik Indonesia. Menurutnya, kedua konsep tersebut menjadi pisau analisis yang menarik untuk memahami fenomena budaya politik yang berkembang di masyarakat.<\/p>\n
\u201cBuku ini menunjukkan bagaimana konsep dramaturgi dan oligarki dapat digunakan untuk membaca berbagai fenomena budaya politik yang terjadi di Indonesia. Ini menjadi karya yang menarik dan relevan untuk didiskusikan,\u201d katanya.<\/p>\n
Sementara itu, Dr. Awal Muqhsith menilai buku tersebut merupakan upaya intelektual untuk melihat kembali panggung politik Sulawesi Selatan melalui pendekatan historis dan kritis. Ia menyebut buku ini mengulas bagaimana kelompok-kelompok kapital lokal memainkan peran dalam dinamika politik daerah serta memengaruhi arah pembangunan politik dan ekonomi.<\/p>\n
\u201cBuku ini merupakan usaha intelektual untuk melihat akrobat politik yang dimainkan kelompok-kelompok kapitalisme lokal di Sulawesi Selatan dan bagaimana pengaruhnya terhadap arah politik daerah,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Sebagai penulis, Dr. Fajar menjelaskan bahwa buku tersebut lahir dari pengalaman dan pengamatannya terhadap praktik politik yang berlangsung selama ini. Ia menggunakan pendekatan dramaturgi untuk menggambarkan bagaimana aktor politik membangun citra dan memainkan peran di hadapan publik.<\/p>\n
\u201cSetiap hari kita menyaksikan sebuah drama politik. Individu maupun kelompok menciptakan kesan, membangun citra, dan menampilkan dirinya agar diterima serta disukai oleh masyarakat,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Melalui forum bedah buku ini, para peserta diajak untuk memahami lebih dalam hubungan antara pencitraan politik, kekuasaan, dan oligarki dalam praktik demokrasi Indonesia. Diskusi yang berlangsung dinamis tersebut juga menjadi ruang pertukaran gagasan antara akademisi, mahasiswa, dan para pemerhati politik dalam memperkuat literasi politik masyarakat.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
MAKASSAR \u2013 Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menegaskan pentingnya kegiatan bedah buku sebagai upaya menjaga ruang intelektual tetap hidup di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompleks. Pernyataan tersebut…<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":8935,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[4,8],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-8934","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-politik"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8934","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8934"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8934\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8936,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8934\/revisions\/8936"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8935"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8934"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8934"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8934"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=8934"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}