MAKASSAR, timurindonesia.com – Politikus senior Sulawesi Selatan (Sulsel), lham Arief Sirajuddin (IAS) menyinggung soal media massa yang berafiliasi dengan sejumlah tokoh politik.
Menurutnya, media yang berafiliasi dengan politisi, akan menjadi ancaman dalam tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024. “Ada beberapa media yang memang berafiliasi dengan politisi. Ini problem,” ujar IAS saat Bimtek Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), di Hotel Melia, Makassar, Jumat (8/12/2023) malam.
Untuk itu, IAS mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan KPID Sulsel melakukan pengawasan secara maksimal terhadap siaran dan iklan politik jelang Pemilu 2024 di lembaga penyiaran.
Menghadapi Pemilu 2024, IAS menekankan banyak tantangan yang dihadapi KPI, utamanya terkait kepentingan pemilik media berlatar politisi.
Rata-rata lembaga TV arus utama (mainstream) dimiliki oleh pengusaha sekaligus politisi. Sebut saja Hary Tanoesoedibjo owner MNC Group, Surya Paloh pemilik MetroTV, Abu Rizal Bakrie owner TVOne dan AnTV.
Sangat lumrah stasiun TV yang dimiliki oleh para pemimpin partai itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik sang pemilik. Tapi, benarkah sudah proporsional?
“Pemilu 2019 yang lalu ketika masih tahapan sosialisasi elektoralnya Perindo itu berada di posisi atas. Tiba-tiba PKPU mengeluarkan membatasi iklan akhirnya turun langsung,” ungkap IAS, dikutip dari HeraldSulsel.id.
IAS menilai, tantangan terbesar sebuah lembaga penyiaran untuk bisa independen dan memberi kesempatan yang sama bagi para kontestan pemilu adalah belanja iklan. Selalu saja ada potensi privilege berlebihan untuk mereka yang belanja media lebih besar.
“Jangan juga karena iklan, membuat lembaga penyiaran tidak berimbang dalam menyiarkan peserta pemilu. Untuk itu, kita berharap media secara tertib tetap taat pada kode etik jurnalistik (untuk wartawannya dalam bekerja) dan pedoman perilaku penyiaran standar program siaran (P3&SPS) (untuk medianya dalam menyiarkan informasi),” pungkas IAS, dikutip dari fajar.co.id. (*)
