MAKASSAR, –\u00a0Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat langkah dalam penanggulangan HIV dan AIDS dengan menggandeng Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melalui skema social contracting berbasis swakelola.<\/p>\n
Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan kerja sama formal dan berkelanjutan antara pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV\/AIDS di Kota Makassar.<\/p>\n
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan, di Balai Kota Makassar, Senin (3\/11\/2025).<\/p>\n
Wali Kota Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi menyampaikan bahwa Pemkot Makassar berkomitmen memperkuat upaya penanggulangan HIV\/AIDS, termasuk melalui regulasi yang lebih kuat dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) yang efektif.<\/p>\n
\u201cDengan berbagai dinamika yang terjadi, saya pastikan Perda HIV\/AIDS akan tetap berjalan dan menjadi aturan daerah yang kuat di Kota Makassar,\u201d ujar Appi di sela pertemuan.<\/p>\n
Ia juga mengungkapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baru terkait HIV\/AIDS telah masuk dalam daftar Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2026. Ranperda ini diharapkan mampu mengatur lebih luas aspek penanganan HIV, perilaku berisiko, dan isu sosial terkait.<\/p>\n
\u201cPenyelesaian persoalan HIV harus menjadi kerja bersama. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan penerima manfaat program perlu terus berkoordinasi,\u201d tegas Appi.<\/p>\n
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menyampaikan bahwa tren kasus HIV di Makassar menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat 1.015 kasus, turun menjadi 925 kasus pada 2024, dan hingga pertengahan 2025 kembali menurun menjadi 454 kasus.<\/p>\n
\u201cPenurunan ini tidak lepas dari kerja sama lintas sektor, termasuk dukungan OMS di lapangan. Namun, kita tetap perlu memperkuat pencegahan dan edukasi masyarakat agar tidak terjadi peningkatan kembali,\u201d ujar dr. Nursaidah.<\/p>\n
Direktur PKBI Sulsel, Andi Iskandar Harun, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa penerapan mekanisme kontrak sosial melalui Swakelola Tipe III merupakan solusi konkret untuk menjamin keberlanjutan program HIV\/AIDS, terutama di tengah menurunnya bantuan pendanaan global.<\/p>\n
\u201cMelalui mekanisme ini, OMS tidak lagi sekadar penerima hibah, tapi menjadi mitra resmi pemerintah dengan sistem pelaporan dan akuntabilitas yang jelas,\u201d jelas Iskandar.<\/p>\n
PKBI Sulsel juga mendorong agar skema ini dapat diintegrasikan dalam rencana dan alokasi anggaran OPD tahun 2025, sehingga menjadi model kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sipil.<\/p>\n
Kota Makassar sendiri menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus HIV\/AIDS yang cukup tinggi di kawasan Indonesia Timur. Karena itu, sinergi antara Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), dan OMS dinilai penting untuk menjangkau populasi kunci yang sulit diakses oleh layanan kesehatan konvensional.<\/p>\n
Melalui pendekatan kolaboratif dan mekanisme kontrak sosial ini, Pemkot Makassar berharap dapat mempercepat pencapaian target \u201cThree Zeroes\u201d pada tahun 2030: Zero new infection, zero discrimination, dan zero AIDS-related death.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
MAKASSAR, –\u00a0Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat langkah dalam penanggulangan HIV dan AIDS dengan menggandeng Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melalui skema social contracting berbasis swakelola. Langkah strategis ini menjadi bagian dari…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7006,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[3054,4],"tags":[3454,818,3050,3280,3065,3090,3456,3449,337,1763,3451,3012,449,3448,3452,3447,3453,3450,3455],"newstopic":[],"class_list":["post-7005","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dinkes-makassar","category-news","tag-appi","tag-dinas-kesehatan-makassar","tag-dr-nursaidah-sirajuddin","tag-hiv-aids","tag-kesehatan-kota-makassar","tag-kesehatan-masyarakat","tag-kolaborasi-pemerintah-dan-oms","tag-kontrak-sosial","tag-makassar","tag-munafri-arifuddin","tag-oms","tag-organisasi-masyarakat-sipil","tag-pemkot-makassar","tag-penanggulangan-hiv","tag-perda-hiv-makassar","tag-pkbi-sulsel","tag-ranperda-hiv","tag-social-contracting","tag-three-zeroes-2030"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7005","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7005"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7005\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7007,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7005\/revisions\/7007"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7006"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7005"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7005"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7005"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/timurindonesia.com\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=7005"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}