Demo Tolak Kenaikan PBB di Bone Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

  • Bagikan
Bentrok. Aparat Kemanan membentuk formasi untuk manghalau aksi warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berakhir ricuh, Selasa (19/8/2025)

BONE – Aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berakhir ricuh pada Selasa (19/8/2025). Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan tak terelakkan.

Ribuan massa yang berkumpul di depan Kantor Bupati Bone bertahan hingga malam hari, menuntut agar kebijakan kenaikan PBB dibatalkan. Sejak siang, massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone menyuarakan penolakan kenaikan PBB yang disebut memberatkan masyarakat. Situasi awalnya terkendali, namun mulai memanas ketika massa membakar ban bekas di depan Kantor Bupati.

Polisi merespons dengan mengerahkan mobil water cannon untuk membubarkan massa. Namun, saat aparat keluar dari halaman kantor bupati, massa justru melempari batu ke arah polisi.

Bentrokan dua kubu tak terhindarkan. Aparat akhirnya melepaskan tembakan gas air mata ke arah kerumunan. Massa yang terdesak mundur hingga masuk ke area Masjid Agung Watampone, yang berjarak beberapa meter dari kantor bupati, untuk berlindung.

Massa aksi menegaskan mereka akan bertahan sampai bertemu dengan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, guna menuntut pencabutan kenaikan PBB-P2. Namun, hingga malam hari, bupati tak kunjung hadir lantaran sedang bertugas di luar daerah. Hal ini memicu kekecewaan massa yang menilai pemerintah daerah tidak serius mendengar aspirasi rakyat.

Kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Bone infonya mencapai hingga 300 persen untuk beberapa objek pajak. Warga menganggap kebijakan ini menyengsarakan karena beban pajak melonjak tajam tanpa sosialisasi yang memadai.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, sebelumnya menyatakan bahwa kenaikan pajak dilakukan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Banyak objek pajak yang dinilai tidak sesuai, misalnya tanah dengan bangunan mewah masih dikenai tarif rendah.

Meski begitu, Pemprov Sulsel mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mencari solusi yang lebih adil bagi masyarakat Bone.

Hingga malam, aparat keamanan masih berjaga ketat di sekitar kantor bupati. Massa perlahan membubarkan diri meski sebagian tetap bertahan. Polisi memastikan situasi berangsur kondusif setelah penggunaan gas air mata dan water cannon.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *