MAKASSAR – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar kembali melakukan penertiban terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan perizinan. Kali ini, bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha Food Court di Jalan Goa Ria, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, disegel pada Senin (16/11/2026).
Penyegelan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Nomor 800.1.11.1/2993/DISTARU/XI/2026 yang diterbitkan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.
Mewakili Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Distaru Makassar, Hermin, S.T., selaku Koordinator Wilayah I, memimpin langsung kegiatan tersebut dengan dukungan sekitar 40 personel Tim Penertiban Bangunan Distaru Kota Makassar.
Hermin menjelaskan, tindakan penyegelan dilakukan setelah pihaknya melayangkan dua kali surat teguran kepada pemilik bangunan. Teguran pertama disampaikan pada Oktober 2026, kemudian teguran kedua dilayangkan pada awal November 2026.
Namun, hingga batas waktu yang diberikan, pemilik bangunan belum menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi kewajiban perizinan yang dipersyaratkan.
“Karena sudah dua kali diberikan surat teguran, tetapi belum ada iktikad baik dari pemilik bangunan untuk memenuhi kewajibannya, maka hari ini penyegelan dengan tegas kami laksanakan,” tegas Hermin.
Ia mengungkapkan, bangunan yang disegel tersebut diperuntukkan sebagai tempat usaha Food Court. Penyegelan dilakukan karena Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga saat ini belum rampung, sementara aktivitas pembangunan di lokasi masih terus berlangsung.
Hermin menegaskan, setiap pembangunan di Kota Makassar, baik bangunan untuk kepentingan nonusaha maupun usaha, wajib memenuhi ketentuan perizinan berupa IMB/PBG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kepemilikan izin saja tidak cukup. Pemanfaatan bangunan juga harus sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui dalam dokumen perizinan.
“Setiap pembangunan wajib memiliki IMB/PBG. Bukan hanya sekadar memiliki izin, tetapi pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan bangunannya juga harus sesuai dengan peruntukan izin tersebut. Kalau izinnya rumah tinggal, ya harus digunakan untuk rumah tinggal, jangan kemudian dijadikan tempat usaha,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hermin menyampaikan bahwa kegiatan pengontrolan dan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan di Kota Makassar akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
Melalui Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Distaru Makassar setiap hari menerjunkan personel untuk melakukan pengawasan di 14 kecamatan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam meminimalisir pelanggaran pembangunan, sekaligus memastikan seluruh aktivitas pembangunan di Kota Makassar berjalan sesuai ketentuan tata ruang dan perizinan yang berlaku.
Distaru Makassar pun mengingatkan para pemilik bangunan maupun pelaku usaha agar memperhatikan kelengkapan perizinan sebelum melaksanakan pembangunan, sehingga tidak berujung pada tindakan penertiban maupun penyegelan.









