Kombes Totok Bersaksi di Persidangan Kasus Penipuan Terdakwa Iptu Yusuf

13
Bagikan via

Timurindonesia.com, Makassar – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp1 miliar yang menyeret mantan Bendahara Brimob Polda Sulsel, Iptu Yusuf Purwantoro sebagai terdakwa, Senin (16/3).

Sidang yang kelima kalinya ini, menghadirkan saksi dari pihak terdakwa Iptu Yusuf, yaitu mantan Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel, Kombes Totok Lisdiarto, yang kini sudah pindah tugas di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa II Jakarta. Penasehat hukum terdakwa juga menghadirkan ipar Iptu Yusuf, Rudik Harmono.

Dalam kesaksiannya di muka persidangan, Totok Lisdiarto mengaku, mengetahui adanya proses peminjaman antara Iptu Yusuf dengan pengusaha A Wijaya.

Mantan Kapolres Gowa ini, mengatakan, pada 2018 lalu, pernah meminta tolong kepada Iptu Yusuf untuk mencarikan dana, yang diperuntukkan dalam urusan bisnis.

“Pada saat itu, tahun 2018, saya minta tolong untuk mencari dana sama Pak Yusuf untuk urus tanah. Dan saya tahu Pak Yusuf dapat dana dari Pak Jaya (A Wijaya),” kata Totok menjawab pertanyaan majelis hakim terkait uang Rp1 miliar tersebut.

Namun, mantan Wakapolres Makassar ini, mengaku, tidak mengetahui secara detail proses peminjaman Iptu Yusuf kepada A Wijaya.

“Saya tidak tahu komitmen, antara Yusuf dan Pak Jaya saat melakukan peminjaman,” kata Totok, menjawab pertanyaan salah satu majelis hakim.

Mantan Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel ini, menjelaskan, uang Rp1 miliar tersebut telah digunakan untuk bisnis tanah dan diberikan secara tunai Iptu Yusuf. Diakui Totok, bisnis tanah yang dilakukan itu, bekerja sama dengan Iptu Yusuf.

“Saya seperti saudara dengan Pak Yusuf, dan tanah itu masih ada dan belum terjual. Pengurusan tanah saya bekerja sama dengan Iptu Yusuf, ada tim,” katanya.

Sementara, Ipar Iptu Yusuf, Rudik Harmono, mengatakan, tidak mengetahui secara persis proses peminjaman uang senilai Rp1 miliar itu.

“Yang saya tahu uang itu ada, Yusuf pinjam ke Pak Jaya. Saya tahu penggunaannya untuk mengurus tanah dan saya pernah bicara dengan Pak Jaya dia ingin uangnya kembali,” beber Rudik, tentang pertanyaan mejelis hakim menyoal uang tersebut.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Makassar juga telah menghadirkan saksi yang diajukan pelapor, A Wijaya, yakni Hasbullah Sau bendahara dari perusahaan A Wijaya, Briptu Khaerul Kalam merupakan staf bendahara Satuan Brimob Polda Sulsel, dan A As’ad adalah adik kandung korban A Wijaya.

Dalam kesaksian sebelumnya, Briptu Khaerul Kalam terungkap fakta bahwa Iptu Yusuf meminjam dan mencarikan uang senilai Rp1 miliar sesuai perintah atasannya Kombes Totok Lisdiarto pada 2018 silam.

“Yang saya dengar dari percakapan telepon itu, Pak Yusuf disuruh Pak Totok mencarikan dan meminjam uang sebesar Rp1 miliar,” ujarnya saat bersaksi menjawab pertanyaan hakim.

Dalam kesaksian Khaerul juga terungkap bahwa Tunjangan Kinerja (Tukin) anggota Brimob Polda Sulsel medio April-Mei 2018 dibayarkan langsung ke masing-masing personil secara cash/tunai melalui staf bendahara/juru bayar, bukan ditransfer ke rekening personil sesuai pengakuan Iptu Yusuf.

Hal ini diperkuat pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ridwan Sahputra. Menurutnya, uang senilai Rp1 miliar tersebut digunakan untuk membayar tukin anggota Brimob Polda Sulsel pada medio April-Mei 2018.

“Pinjaman uang sebesar Rp1 miliar itu, alasannya untuk membayar tunjangan kinerja anggota Brimob Polda Sulsel, tapi nyatanya digunakan untuk urus tanah. Dijanjikan akan diganti satu pekan. Ternyata sudah dua tahun belum diganti-ganti dan dikembalikan,” beber Ridwan, beberapa waktu lalu.

Sementara, A Wijaya pada kesaksiannya di persidangan, beberapa waktu lalu, mengungkapkan, uang sebesar Rp1 miliar tersebut ditransfer via RTGS ke rekening Iptu Yusuf di Bank BRI sesuai bukti yang dimiliki pada 25 Mei 2018 lalu.

Namun, hingga saat ini, uang tersebut belum juga dikembalikan dan tidak ada itikad baik dari Iptu Yusuf kepada A Wijaya.

Dalam kasus ini, Iptu Yusuf didakwa pasal 378, 372 KUHP atas penggelapan dan penipuan dengan ancaman empat tahun penjara.

Sidang dipimpin Ketua Zulkifli didampingi Heyneng dan Suratno berjalan singkat dan akan dilanjutkan pekan depan, 23 Maret 2020.

Leave a Reply