Kadisdik Sulsel: Sistem Zonasi Patahkan Diskriminatif Siswa

84
Bagikan via
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Dok.Timurindonesia

MAKASSAR — Kepala Dinas Pendikan (Kadisdik) Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo menjelaskan, sistem zonasi mematahkan diskriminatif yang selama ini berkembang di masyarakat, melalui labelisasi sekolah unggulan maupun favorit. Karena itu, sistem tersebut mulai akan diberlakukan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD).

Setelah sebelumnya, sistem serupa juga telah berlaku pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) dua tahun sebelumnya.

“Kita mau siswa tidak lagi berkeringat untuk datang ke sekolah. Ini juga mengurai kemacetan, mereka sekolah dekat dari rumahnya,” pungkas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel,  di ruang kerjanya, Rabu.

Sebagai upaya persiapan, Disdik Sulsel telah melakukan pendataan di seluruh daerah. Menyusun zona dari kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Menurut Irman, sistem zonasi mematahkan diskriminatif yang terbangun di masyarakat, serta meningkatkan hubungan emosional bagi para siswa dengan perbedaan strata sosial.

Bukan itu saja, sistem zonasi yang diberlakukan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dianggap memberi sumbangsih untuk pemerataan pendidikan, membangun akses kepada seluruh masyarakat yang bukan hanya beberapa kalangan tertentu.

“Mereka (pelajar) akhirnya punya hubungan emosional. Warga setempat juga akan lebih peduli dengan kondisi sekolah setempat,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sulsel, terjadi perkembangan kualitas sebanyak 30 persen dari 1080 SMA di Sulsel pasca sistem zonasi diberlakukan dua tahun terakhir.

Bersamaan dengan kebijakan tersebut, kata Irman, perkembangan integritas sekolah tetap menjadi fokus utama dengan barometer delapan standar pendidikan, yakni standar Kompetensi Lulusan, Isi, Proses, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan Pendidikan dan Penilaian Pendidikan.

“Sekarang sudah revolusi sistem, dan kita bisa tertinggal jika tidak cepat merespon perkembangan tekhnologi yang ada saat ini,” katanya.

Bagi wilayah yang tidak memiliki sekolah, tambah Irman, pihaknya akan mengambil beberapa kebijakan, seperti menambah kelas di sekolah terdekat hingga pembangunan sarana prasarana jika memang dianggap perlu.

Leave a Reply