RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, P2TP2A Makassar-Sulsel Angkat Bicara

75
Bagikan via

Oleh: Nur Suhra Wardyah

MAKASSAR – Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) saat ini hangat diperbincangkan, lantaran masih terjadi polemik di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mengsahkannya atau tidak.

Terkait hal tersebut, UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Makassar hingga Provinsi Sulawesi Selatan angkat bicara, Jumat.

Ditemui di Sekretariat P2TP2A Kota Makassar yang berada di jalan Anggrek, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Tenri A Palallo mengaku setuju dengan draf RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan.

Menurutnya, kalaupun ada yang perlu diperbaiki,  paling utama ialah pengawasan terhadap pemberlakuan undang-undang yang baru dibuat. Sebab, terpenting dari sebuah peraturan yakni bagaimana aturan tersebut bisa mengikat dan dijalankan oleh masyarakat.

“Kenapa¬† harus ambil waktu, ini drafnya (sambil membaca) sudah sangat bagus. Paling penting siapa yang mau bekerja agar kekerasan seksual itu tidak lagi terjadi. Minimal kasusnya berkurang,” ungkap Tenri.

Apalagi, DP3A telah mencatat 43 kasus selama 2019, 26 kasus di Januari dan 18 kasus pada Februari. Tiga di antaranya ialah kasus kekerasan seksual pada anak.

Ilustrasi

Data P2TP2A Kota Makassar juga merilis 1.300 kasus kekerasan telah terjadi di tahun 2018, menurun dari angka 1.406 pada tahun 2019. Sementara yang ditangani langsung sebanyak 479 kasus, 35 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual yang didominasi dari anak-anak perempuan dengan 25 kasus.

Kepala UPT P2TP2A Sulawesi Selatan, Meisy Papayungan mengatakan, untuk rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sudah sangat urgen karena peraturan ini berlaku untuk semuanya, laki-laki maupun perempuan, yang dianggap saat ini sama-sama terancam dan rentan terhadap kekerasan seksual.

Terlebih yang terpenting bagaimana memperlakukan korban dalam hal perlindungan dan membuktikan tindak kriminal/kejahatan sedang terjadi.

“Jadi saya juga tidak paham kenapa mesti masih ada tarik ulur. Tentunya masih mempertimbangkan berbagai masukan, tapi intinya kan kita buat dia sederhana dulu lah,” ucapnya.

Meisy juga memberi apresiasi pada poin yang menyebutkan kategori saksi, bukan hanya melihat dan mendengar langsung tetapi juga berlaku untuk mendengar dari korban. Sebab biasanya pada sistem peradilan (pembuktian)
kasus kekerasan seksual susah dibuktikan karena tidak ada saksi, bahkan korban saja tidak cukup bisa jadi saksi.

Sebaiknya, kata Meisy hasil riset terlebih dahulu disampaikan, kenapa kemudian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus disahkan, sebab di KUHP juga telah ada undang-undang perlindungan anak.

Hal ini penting karena beberapa undang-undang sebelumnya, kata Meisya, pada penanganan dan pencegahan hanya pada korbannya yang rata-rata ditujukan ke anak-anak. Terlihat edukasi atau penyuluhan banyak dilakukan di sekolah. Padahal pelakunya kebanyakan orang dewasa, bahkan merupakan keluarga dekat.

“Kalau saya kata kekerasan itu diganti dengan kejahatan, jadinya RUU Penghapusan Kejahatan Seksual. Karena pelakunya banyak dari keluarga dekat yang mengiming-iming sang korban, jadi dia memang jahat,” tegas lulusan Australia ini.

Disebutkan, kekerasan seksual yang terjadi di Sulawesi Selatan sekitar 60-70 persen dengan pelaku orang terdekat. Selain itu, ada juga tetangga, tetapi sedikit sekali terjadi pada orang yang tidak saling mengenal.

“Jadi harusnya pun menyasar dan intervensi khusus kepada keluarga. Kami nanganin misalnya ada 10 kasus, mungkin enam di antaranya adalah kekerasan seksual oleh keluarga dekat sendiri,” terangnya.

Diperparah dengan undang-undang yang kebanyakan cuma mengurusi pelaku, bukan korbannya. Tidak ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana memperlakukan korban pasca kejadian, dan untuk melindunginya belum tentu proses yang diciptakan melindungi korban, malah bisa mendiskreditkan korban.

“Padahal menurut saya jiwa dari undang-undang itu sebetulnya dari situ awalnya, karna kita sibuk beragumentasi sementara korbannya ini jalan terus,” kata Meisya.

Selain itu, tren pelapor kekerasan seksual di P2TP2A mulai berubah. Mulai sedikit yang melaporkan pemerkosaan, kecuali pada kaum disabilitas. Kebanyakan ialah kekerasan seksual pada anak-anak dengan pelaku orang terdekat atau keluarga.

Leave a Reply