Pemerintah Siapkan Kurikulum Kebencanaan untuk Siswa

63
Bagikan via
Bencana Alam/foto INT

Lampung Selatan-— Pemerintah menyiapkan kurikulum penanggulangan bencana di sekolah dan masyarakat. Sehingga kedepan siswa akan belajar tentang penanggulangan bencana sejak dini.

“Pendidikan mengenai kebencanaan akan dimulai di bulan Januari ini baik di tingkat sekolah maupun di tingkat masyarakat,” kata Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan ke Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan salah satu wilayah terdampak bencana pada Rabu (2/1/2019).

Pendidikan tersebut akan mulai diberikan di sekolah dan masyarakat, utamanya daerah yang rawan terjadi bencana, longsor, gempa dan tsunami.

Presiden juga meninjau Desa Way Muli, Kepala Negara. Ia melihat kondisi hunian warga dan fasilitas umum yang rusak pascabencana. Ia didamingi Menko Polhukam Wiranto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo.

Di Lampung Selatan sendiri, berdasarkan informasi yang didapat Presiden, tercatat sebanyak 118 orang meninggal sementara 490 rumah mengalami kerusakan. Banyaknya korban jiwa tersebut disinyalir karena rumah-rumah warga yang sebagian besar berada tepat di bibir pantai.

 

Penanganan Cepat

Selain itu, Presiden juga  menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan penanganan cepat bagi para korban bencana tsunami di Selat Sunda yang ada di Lampung Selatan. Setelahnya, pemerintah akan segera melakukan pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat bencana tersebut.

“Tadi rakyat meminta agar segera rumahnya dibangun. Kita akan masuk ke situ, ke tahap rekonstruksi dan pembangunan. Tidak ada hunian sementara. Jadi langsung akan dibangun rumah,” ujarnya.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan sekaligus melakukan relokasi terhadap wilayah hunian milik warga yang akan segera dibangun itu. Lahan seluas dua hektare berjarak kurang lebih 400 meter dari lokasi semula telah disiapkan sebagai lokasi hunian baru yang relatif lebih aman dari bencana serupa.

Penataan tata ruang terutama bagi wilayah-wilayah yang berada di sekitar garis pantai, menurut Kepala Negara, sudah mendesak untuk dilakukan. Ia menyebutkan, untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa akibat bencana salah satunya dapat dilakukan dengan penataan tata ruang itu.

*Andi Amriani/sumber  kominfo

 

 

Leave a Reply