Mendagri Dukung Langkah KPU Usut Berita Hoax

64
Bagikan via
Mendagri Tjahjo Kumolo/INT

 

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengusut menyebarnya berita hoax.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Mendagri ke Kabareskrim Mabes Polri, Kamis (3/1/2019) di Kantor Bareskrim Gedung KKP Jl. Medan Merdeka Timur nomor 16 Jakarta.

Tjahjo sendiri meminta untuk mengusut berita Hoax mengenai tujuh kontainer kertas suara dan hoax 31 juta DPT selundupan yang diulang-ulang. “ itu tidak benar serta mendukung dan meminta Polri mengusut secara hukum berita fitnah terkait nama baik Presiden Bapak Jokowi,” katanya.

Tjahjo dalam keterangannya menyampaikan bahwa ” Mendukung langkah KPU, Bawaslu dan meminta Polri melalui Kabareskrim mengusut tuntas berita hoax tujuh kontainer kertas suara yang sudah dicoblos.

Selain itu, Mendagri meminta kepada Kabareskrim mengusut berita Hoax (bohong) 31 juta DPT selundupan yang itu sama sekali tidak benar serta mendukung dan meminta Polri mengusut secara hukum berita fitnah terkait nama baik Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara.

Lebih lanjut Tjahjo juga menyampaikan bahwa konteksnya dalam posisi sebagai Mendagri melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana amanat UU 7 th 2017 untuk  mengawal pelaksanaan pemilu serentak 2019 .

Ia mengajak semua pihak, “ mari untuk menghormati Lambang dan Simbol-Simbol Negara dan mari kita lawan racun demokrasi demi terwujudnya konsolidasi demokrasi yang bermartabat dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Mendagri juga menyampaikan bahwa hal ini sudah meresahkan dan dapat membangun opini ketidakpercayaan masyarakat dan tentunya mengganggu jalannya konsolidasi demokrasi.
“ Saya yakin KPU sudah melaksanakan secara transparan, terbuka sesuai aturan UU yang ada. Dan ini juga mencederai demokrasi dan merusak suasana Pileg dan Pilpres serta membuat kerisauan publik”, ungkapnya.

Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri dalam hal ini meminta resmi kepada Kabareskrim untuk mengusut tuntas, mencari siapa dalang yang menyebarkan isu tersebut. Dan selain itu, ia juga sebagai pembantu Presiden memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan Lambang dan Simbol-Simbol Negara.

“ Lambang-lambang dan simbol negara tolong dijagalah, racun demokrasi harus kita lawan, yaitu politik uang, kampanye yang berujar kebencian, SARA, berita bohong fitnah harus distop, apalagi yang memfitnah simbol-simbol negara”, tegasnya.

*Andi Amriani/ sumber : kemendagri

 

 

Leave a Reply