Tidak Rekam e-KTP hingga Akhir 2018, Disdukcapil Makassar akan Blokir Data Penduduk

160
Bagikan via

MAKASSAR — Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar tetap membuka layanan rekam Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP di hari libur, Sabtu dan Ahad (29-30/12/2018).

Pelayanan rekam e-KTP di tersebut dilaksanakan sejak pukul 09.00 hingga 15.00, menargetkan 96 persen warga Makassar dengan total sekira 1.009.000 jiwa telah melakukan perekaman e-KTP.

Hal ini menyusul kebijakan Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil yang akan memblokir data penduduk berumur 23 tahun ke atas jika belum melakukan perekaman e-KTP.

“Jika diblokir artinya tidak bisa akses pelayanan di pemerintahan, termasuk layanan perbankan,” ungkap Kepala Disdukcapil Makassar, Aryati Puspa Abadi kepada Timurindonesia.com, Sabtu (29/12/2018).

Bukan itu saja, Aryati mengaku, hal ini  bagian dari upaya pemerintah untuk updating data dan validasi data. Dengan begitu, ada data realtime penduduk yang berpindah maupun menetap di sebuah daerah.

“Dikhawatirkan juga terjadi data ganda, makanya langkah tepat itu diblokir. Jika diblokir kan tidak bisa akses dan setiap saat layanan apapun pasti minta ktp nya,” ungkap Aryati yang baru saja dua pekan menduduki jabatan Kadis Dukcapil Kota Makassar.

Penyerahan akte kelahiran oleh Kepala Disdukcapil Makassar, Aryati Puspa Abadi kepada warwa di Nipah Mall Makassar, Kamis (27/12/2018). Dok.Pribadi

Sementara berdasarkan data Disdukcapil per November 2018, perekaman KTP baru mencapai angka 91 persen, sehingga pihaknya terus memberikan pelayanan prima di dua hari yang tersisa tahun 2018, ditambah perekaman yang juga telah digelar di Nipah Mall Kamis lalu (27/12/2018).

“Kemarin di Nipah Mall perekamannya hingga 353 jiwa, dan setelah direkap semua kecamatan totalnya 584 jiwa di hari yang sama. Jadi di Desember ini, kami target 4 persen sisanya,” tambah Aryati.

Saat ditanya hambatan, Aryati mengaku hampir tidak ada hambatan, hanya saja pelayanan sangat bergantung pada jaringan untuk mengakses ke pusat yang juga diakses seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Selain itu blangko pun tidak tersedia, namun hal ini ditaktisi dengan surat keterangan perekaman e-KTP dan ini bisa digunakan mengakses semua layanan untuk sementara.

“Jadi dalam surat itu kita menyampaikan kapan mereka harus kembali untuk mengambil e-KTP nya. InsyaAllah diusahakan segera ada di awal tahun, karena kami pun dijanji dari pusat,” tandasnya.

Penulis: Nur Suhra Wardyah

Leave a Reply