Ranperda APBD 2019 Sulsel Ditetapkan Rp 9,89 Triliun

92
Bagikan via

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sulsel akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2019 sebesar Rp 9,89 triliun.

Penetapan ranperda dilaksanakan melalui rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, di Gedung DPRD Sulsel, Kamis (29/11) malam.

RAPBD Sulsel 2019 terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 4,13 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp 5,71 triliun lebih, dan Lain-Lain.

Pendapatan yang Sah Rp 53,94 miliar lebih. RAPBD Sulsel 2019 meningkat sebesar Rp 416,26 miliar atau naik 4,39 persen, jika dibandingkan dengan APBD Pokok Tahun Anggaran 2018.

Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem, mengatakan, pembahasan RAPBD 2019 ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan sarat dengan dinamika. Terutama tentang mekanisme pembahasan.

“Berbagai dinamika yang berkembang, bukan penghalang bagi kita untuk menyelesaikan pembahasannya. Karena pada prinsipnya, antara pemerintah provinsi dan DPRD telah terbangun kesepahaman dan kesepekatan atas pikiran yang sama. Bahwa RAPBD tahun 2019 ini, bukan hanya kepentingan pemerintah provinsi atau DPRD, untuk kepentingan masyarakat dan daerah Sulsel,” katanya.

Sementara itu, Nurdin Abdullah menyampaikan, pendapatan transfer Provinsi Sulsel masih dominan dalam struktur pendapatan daerah di tahun 2019. Yaitu sebesar 57,70 persen dari total pendapatan daerah, disusul dengan PAD sebesar 41,75 persen, kemudian Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 0,54 persen.

Dalam rangka komitmen bersama untuk meningkatan komposisi pendidikan, kesehatan dan belanja modal seperti yang telah diamanahkan dalam undang-undang, maka alokasi belanja daerah pada RAPBD Tahun 2019 ini, secara garis besar dianggarkan sebesar Rp 9,89 triliun lebih.

Jumlah tersebuy mengalami peningkatan dibandingkan dengan target sebelumnya yaitu sebesar Rp 9,62 triliun lebih. Secara akumulasi, Belanja Daerah meningkat sebesar Rp 274,34 miliar lebih, apabila dibandingkan dengan target Pokok APBD Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya setelah disepakati, Rancangan Peraturan Daerah ini akan disampaikan ke Kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Editor : Andi Amriani

Leave a Reply