Memberikan Pelayanan Prima, BPJS Jamin Pelayanan Katarak

89
Bagikan via
Ngopi Bareng BPJS , Kamis (29/11/2018)/dpk.

Katarak, gangguan penglihatan yang rentan mengakibatkan kebutaaan, biasanya dialami masyarakat menengah ke bawah. Sehingga untuk sembuh sangat kecil, disebabkan biaya yang tidak terjangkau.

Tetapi untuk saat ini, masyarakat tidak perlu kuatir lagi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjamin pelayanan katarak, rehabilitasi medik termasuk fisioterapi, juga menjamin bayi yang baru lahir.

Adanya Peraturan Direksi Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 2, Nomor 3, dan Nomor 5 Tahun 2018 memperjelas tata cara penjaminan agar pemanfaatannya lebih efektif dan efisien, dengan tetap memberikan mutu pelayanan kesehatan yang prima dan memperhatikan keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indnesia Sehat (KIS).

Hal itu diungkapkan M.Ichwansyah Gani, Kepala BPJS Kesehatan Makassar dihadapan wartawan, diacara Ngopi Bareng dengan Media di salah satu warkop pojok yang beralamat di jalan Tupai Makassar, kamis (29/11/2018).

Lanjutnya, saat ini jumlah total peserta yang telah masuk kedalam program JKN-KIS yakni sebanyak 2.814.959 jiwa atau sebanyak 81.40 % dari total jumlah penduduk  diwilayah kerja cabang Makassar dan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Makassar telah bekerja sama dengan 366 FKTP yang terdiri atas 123 Puskesmas, 72 Dokter Praktik Perorangan, 142 Klinik, serta 29 Dokter Gigi. Sementara itu di tingkat FKTRL, BPJS Kesehatan cabang Makassar telah bermitra dengan 45 RS dan 5 Klinik Utama, 37 Apotik, dan 14 Optik.

Kegiatan ngopi bareng media ini selain sebagai ajang silaturahmi juga mengajak media terlibat dalam membantu BPJS Kesehatan menyebarluaskan informasi terkini seputar JKN-KIS. Seperti sistem rujukan online yang saat ini telah diimplementasikan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada peserta JKN-KIS.

BPJS juga mengimbau masyarakat untuk segera melunasi tunggakannya sebelum peraturan perhitungan maksimal tunggakan 12 bulan  berubah menjadi 24 bulan. Bagi peserta yang menunggak lebih dari satu tahun dan beberapa inovasi BPJS Kesehatan yang berhasil meraih penghargaan di tahun 2018.

 

Laporan : Andi Amriani

 

Leave a Reply