Kapitra: Hukum Syariah jadi Hukum Positif di RI

108
Bagikan via

#Kontrapersi Perda Syariah#

MAKASSAR – Terkait beredarnya pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, soal ketidaksepakatan partainya terhadap Perda Agama, baik perda Syari’ah maupun perda Injil menuai banyak kontroversial.

Mantan Kuasa Hukum Habib Riziek Sihab yang juga merupakan politisi PDIP. Kapitra Ampera mengatakan, PSI belum paham terhadap politik hukum yang berada di Indonesia.

“Mereka ini kan anak-anak muda yang masih belajar berparta. Mereka belum paham politik hukum yang berada di Indonesia, karna di Indonesia sendiri kalau tidak salah ada 16 Undang-undang syari’ah yang menjadi hukum positif di republik ini,” ujarnya melalui sambungan telefon kepada timurindonesia.com.

Menurutnya, Perda Syari’ah merupakan keniscayaan karena ummat Islam dari daerah punya karakter sendiri. Sehingga akan terjadi kevakuman hukum jika undang-undang tidak di isi oleh perda syari’ah.

“Saya mendukung perda syari’ah itu sebagai suatu dinamika peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan dinamika peraturan ini sudah ada sejak zaman Belanda,” lanjut Kapitra.

Jika perda syariah berlaku di wilayah mayoritas Islam, maka lanjut Kapitra, wilayah yang mayoritas agama tertentu pun bisa menerapkan perda agama yang diinginkan di daerah tersebut. Misalnya di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua yang bisa menerapkan perda Injil.

“Ya, nggak ada masalah untuk mengatur hubungan sosial antar mereka. Kan perda itu tidak berlaku bagi yang bukan sepaham dengan mereka,” tutupnya.

Terkait hal tersebut, PSI menyambangi kantor Komisi Nasional (Komnas) Perempuan atas tuduhan penistaan agama terhadap Ketua Umum PSI, Grace Natalie, yang dilakukan oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan protes serta klarifikasi soal beredar pidato penolakan perda syariah.

Reporter: Sya’ban
Editor: Indrawati

Leave a Reply