Wujudkan PTSP Prima, Kepala Daerah se Sulsel Teken MoU

89
Bagikan via

MAKASSAR — Dalam rangka asistensi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima, seluruh kepala daerah se Sulawesi Selatan melakukan teken Memorendum of Understanding (MoU) dengan KPP Pratama Wilayah Sulsel.

Pada pelaksanaannya, kegiatan ini disaksikan langsung Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif.

Sebelumnya, kegiatan yang dimulai sejak kemarin (21/10) telah dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulsel, Amran Sulaeman dan dijadwalkan akan berlangsung hingga besok, Selasa (23/10) di The Rinra Hotel.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar juga terus berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP Kota Makassar. Salah satunya dengan turut menghadiri Rapat Kordinasi Pimpinan Daerah oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.

“Kegiatan ini suatu upaya karena kita mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota se provinsi Sulsel utamanya di Kota Makassar,” ucap Danny, sapaannya.

Menurutnya, ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategis peningkatan pelayanan publik dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Yakni perbaikan kualitas pelayanan publik semakin merata, agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, terkait penyusunan revisi pengaduan dan regulasi standar pelayanan minimal (SPM), PTSP, serta dibutuhkan inovasi daerah untuk mempercepat implementasi di daerah.

“Peran strategis PTSP merupakan unjung tombak etalase pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan penyediaan layanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, agar terciptanya kepastian hukum, kepastian untuk investasi dan usaha berdaya saing daerah,” ungkapnya.

Untuk itu, Danny berharap dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan melaui PTSP prima, dengan penerapan standar pelayanan publik, sistem informasi perizinan, penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik. (rls)

Editor: Nur Suhra Wardyah

Leave a Reply