Heboh Nikah Dini Bantaeng, Menteri PPA Usul Percepat Revisi UU Perkawinan

43
Bagikan via
Menteri PPA Yohana Yambise.

JAKARTA – Rencana pernikahan pasangan remaja di Kabupaten Banteng terus menggelinding dan menjadi isu nasional. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise bahkan langsung mengusulkan percepatan revisi UU nomor 1 tahun 1974 terutama yang mengatur batas usia perkawinan.

Revisi dikhususkan pada batasan usia perkawinan akan ditingkatkan. Rencananya, pembatasan usia akan dinaikkan hingga empat tahun. Usulan ini sudah disetujui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Agama.

Yohana menyatakan, revisi ini diharapkan bisa menekan maraknya pernikahan dini. “Kita usulkan untuk perempuan minimal berusia 20 tahun dan pria 22 tahun. Rancangan kira-kira seperti itu. Jadi ada kenaikan tiga sampai empat tahun,” kata Yohana di Jakarta.

Ketentuan batas usia pernikahan itu pernah digugat di Mahkamah Konstitusi pada 2014 silam. MK pernah mengeluarkan putusan pada permohonan yang disampaikan 2014 silam yakni pada Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

Permohonan uji materi itu diajukan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan, Zumrotin dan lima perempuan lain serta dua lembaga yakni Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) dan Koalisi Perempuan Indonesia. alasannya, gugatan diajukan karena UU perkawinan menunjukkan kontradiksi dengan pengaturan dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak-anak perempuan.

Dalam uji materi tersebut mereka meminta MK menaikkan batas minimal usia perkawinan karena tak sesuai zaman dan tak sesuai dengan batasan dewasa pada beberapa undang-undang terbaru. Beberapa di antaranya adalah UU 39/1999 tentang HAM, UU 2/2002 tentang perlindungan anak, UU 44/2004 tentang pornografi, dan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kasus pernikahan dini mencuat menyusul keputusan Pengadilan Agama Bantaeng yang menyetujui permohonan SY remaja berusia 15 tahun 10 bulan dan perempuan FA wanita masih 14 tahun 9 bulan untuk melaksanakan pernikahan. Keputusan ini merupakan jawaban gugatan atas penolakan Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan keduanya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, KUA sudah melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan yakni menolak permohonan pernikahan pasangan anak di bawah umur. Keputusan Pengadilan Agama menurut dia merupakan ranah hukum yang menjadi kewenangan hakim dan tidak bisa diintervensi.

“Pengadilan memberikan putusan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pilihan lain. Itu tidak bisa diintervensi karena sebelumnya penghulu sudah menolak permohonan keduanya,” kata Menag.

Lukman menyatakan penolakan dilakukan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur secara tegas bahwa batas usia pernikahan laki-laki adalah 19 tahun, dan perempuan minimal 16 tahun. “Ini yang menjadi dasar penghulu menolak permohonan keduanya,” katanya. Aruda